2 Jenis Pajak Restoran Yang Wajib Dimengerti Dan Cara Menghitungnya

Ketahui jenis-jenis kewajiban pajak untuk bisnis restoran Anda sebagai bahan untuk perencanaan dan operasional bisnis Anda. Selain itu, Anda wajib mengintegrasikan jenis pajak restoran ini dalam merancang pendapatan dan pengeluaran cost restoran. Anda juga harus mempertimbangkan pajak-pajak ini pada harga makanan yang akan dikenakan pada konsumen.

Pajak Restoran

Baca Juga:

2 Tahapan Menu Engineering Restoran Untuk Meningkatkan Keuntungan
7 Metrik KPI Restoran dan Bisnis Kuliner Restoran [+Cara Menghitungnya]
3 Cara Mengurangi Food Waste di Restoran Yang Tidak Terduga

Pajak Pusat dan Daerah

Pajak adalah iuran wajib, yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan bersama di suatu Negara, begitu pula dengan pajak restoran. Setiap badan usaha bahkan perorangan yang memiliki NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Namun, sebelum membahas tentang pajak restoran, mari kita bahas sedikit tentang pajak pusat dan daerah. Hal ini karena kan menyangkut pajak dan retribusi yang harus dilaporkan.

Pajak pusat dan daerah adalah dua hal yang berbeda namun mungkin bagi Wajib Pajak sulit untuk membedakannya. Pajak pusat atau bisa juga disebut sebagai pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak atau DJP) dengan ketentuan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

Sementara Pajak Daerah dipergunakan untuk keperluan daerah dengan kontribusi wajib dari Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Pajak Pusat dan Daerah untuk bisnis restoran

Perbedaan Pajak Pusat dan Daerah

Dari pengertian tersebut, sudah terlihat ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Namun mari kita lihat perbedaan-perbedaan lain sesuai ketentuan dibawah ini:

Berikut adalah perbedaan-perbedaan lain antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah

  1. Berbeda Pihak yang Mengelola. Pajak pusat dikelola oleh DJP dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya adalah untuk pembangunan dan negara. Seperti diketahui DJP adalah lembaga pajak resmi yang mengurus aspek perpajakan untuk masyarakat baik Orang Pribadi atau Badan.  Sementara untuk Pajak Daerah, pihak yang mengelola adalah Pemerintah Daerah sehingga lebih spesifik mengacu pada wilayah masing-masing.
  2. Berbeda Jenis Pajak. Jenis pajak yang dipungut dari pajak pusat dan daerah juga berbeda. Pajak pusat mengelola jenis pajak PPh, PPN, PPnBM dan Bea Meterai. Sementara Pajak Daerah mengelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  3. Berbeda Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dapat mendatangkan keuntungan dan kedudukan sosial atau ekonomi bagi Orang atau Badan Usaha. Untuk sektor PBB ini sendiri berbeda antara pajak pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat mengurus sektor PBB untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan sementara Pajak Daerah mengurus sektor PBB untuk perdesaan dan perkotaan.
  4. Berbeda SPT dan SPPT. Pajak pusat menggunakan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan untuk membayar dan melapor pajak bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi. Sementara itu, pajak daerah menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPP terkait pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
  5. Berbeda Tempat Pelayanan Pajak. Dan terakhir, perbedaan yang jelas antara keduanya adalah berbeda tempat pelayanan pajak. Pelayanan pajak untuk pajak pusat adalah Kantor Pelayanan Pajak baik Pratama, Madya, Besar dan Khusus. Sementara pelayanan pajak untuk Pajak Daerah adalah di Samsat dan Unit Pelayanan Pajak Daerah.

Apa Saja Kewajiban Perpajakan Bisnis Restoran?

Setidaknya ada 2 jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha kuliner terutama restoran yaitu pajak penghasilan atau PPh dan pajak restoran. Seperti telah dijelaskan diatas, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak pusat sedangkan pajak restoran adalah pajak daerah.

Pajak Penghasilan atau PPh

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, bukan pegawai.

Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif yang artinya semakin tinggi pengasilan yang diterima maka akan dikenakan tarif lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

  1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri
    • 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta;
    • 15% untuk penghasilan tahunan diatas 50 juta sampai dengan 250 juta;
    • 25% untuk penghasilan tahunan diatas 250 juta sampai dengan 500 juta; dan
    • 30% untuk penghasilan tahunan diatas 500 juta
  2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Restoran

Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Restoran

Setidaknya ada 7 jenis pajak penghasilan (PPh) yang wajib Anda ketahui dan laporkan, meskipun tidak semua usaha restoran akan terkena semua jenis PPh ini. Semua akan tergantung pada situasi dan kondisi usaha restoran Anda.

Berikut adalah 7 jenis PPh yang mungkin akan dikenakan pada bisnis restoran Anda.

  1. PPh Pasal 4atas pembayaran sewa ruang dan bangunan. Pelaporan dilakukan apabila terjadi transaksi saja. Pph pasal 4 ini adalah pajak atas sewa asset atau bangunan orang lain. Hal ini tentu hanya berlaku bila restoran yang Anda kelola masih memakai sistem sewa pada tempat atau beberapa assetnya. Jika restoran Anda merupakan asset dan bangunan sendiri, maka restoran Anda tidak akan dikenakan Pph pasal 4 ini. Besarnya tariff yang akan dikenakan Pph 4 ini adalah sebesar 10%.
  2. PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji, tunjangan, bonus kepada karyawan atau pihak perorangan lain yang berjasa. Terdapat dua pilihan pada PPh pasal 21 ini, yaitu perhitungan bulanan ataupun tahunan, namun untuk perhitungan tahunan lebih dikenal dengan PPh pasal 26. Pph 21 adalah pajak yang dibebankan dari pemotongan gaji karyawan dan non karyawan. Besarnya pajak ini biasanya dipengaruhi jabatan atau posisi disuatu perusahaan. Selain PPh orang pribadi, restoran Anda juga akan dikenakan Pph pasal 21 yaitu 28% dari PKP (Pendapatan Kena Pajak).
  3. Pph Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan jika restoran yang Anda kelola melakukan impor. Berbeda dengan pajak lainnya yang dibayar setelah perhitungan berjalan, PPh pasal 22 ini harus dibayar dimuka. Untuk besarannya adalah 7,5% namun bila Anda memiliki API maka restoran Anda hanya perlu membayar sebesar 2,5%. Jadi, bila restoran Anda tidak melakukan impor sama sekali, maka restoran Anda tentu tidak perlu membayar pajak Pph pasal 22 tersebut.
  4. PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa ke Badan Usaha lain di dalam negeri. Pelaporan ini dilakukan hanya ketika ada transaksi jasa. Jadi jika Restoran Anda tidak memiliki transaksi dengan badan usaha di luar negeri, maka PPh pasal 23 nya nihil.
  5. Pph Pasal 25 adalah pajak angsuran atau penghasilan yang terutang pajak di tahun berjalan. Pajak ini dihitung dengan cara pajak yang terhutang dibagi 12 bulan. Hal tersebut karena penilaian secara generalnya adalah bahwa penghasilan tahun ini setidaknya sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. PPh Pasal 25 atas angsuran PPh Tahunan. Pelaporannya berupa lampiran Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE) setiap bulan.
  6. PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa ke luar negeri, seperti franchise, royalti atau jasa manajemen lainnya. Jadi jika restoran Anda menggunakan franchise atau royalty dari luar negeri, maka Anda wajib membayar PPh pasal 26 setiap transaksi pembyaran.
  7. PPh Pasal 29 atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun buku/bulan. Pelaporannya paling lambat dilakukan 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

Pajak Restoran

Pajak restoran yang dimaksud adalah pajak yang umumnya dikenakan kepada konsumen. Ada 2 jenis pajak restoran yaitu Pajak Pembangunan Satu (PB1) dan biaya layanan yang lebih dikenal dengan Service Charge.

Pajak ini kenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan semacamnya termasuk perusahaan catering. Pada saat kamu makan di restoran, tidak hanya kamu dikenakan PB1, tetapi juga biaya layanan atau Service Charge yang tercantum pada struk dimana Service Charge ini besarannya beragam tergantung dari kebijakan restoran.

Subjek dan Objek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran merupakan setiap orang pribadi maupun badan yang membeli makanan dan minuman dari suatu rumah makan atau restoran yang dikunjungi.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang ditawarkan dan disediakan oleh rumah makan, restoran, cafetaria, dan sejenisnya. Pelayanan yang diberikan biasanya meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dibeli dan dikonsumsi oleh pembeli. Baik dikonsumsi di tempat (dine in) atau dikonsumsi di tempat lain (take away).

Pelayanan yang disediakan oleh suatu restoran dimana pengelolanya menjadi satu dengan manajemen sebuah hotel, maka tidak termasuk ke dalam objek pajak. Selain itu, bukan termasuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan peredaran usaha atau nilai penjualan kurang dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Masa Pajak Restoran

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan pada kalender. Perlu anda ingat bahwa bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Pajak Pembangunan Satu (PB1).

Salah satu pajak restoran ada yang disebut dengan Pajak Pembangunan Satu (PB1). Banyak orang yang mengira bahwa PB1 sama dengan PPN karena besaran yang diminta sama, yaitu 10%. Namun berbeda dengan PPPN yang diminta oleh pemerintah pusat, PB1 adalah pajak yang dikenakan daerah.

Biasanya PB1 diterapkan setelah biaya servis (service charge) yang juga dibebankan kepada konsumen, namun hal itu biasanya kembali lagi kepada perusahaan tersebut. Dan tidak semua perusahaan dibidang kuliner dikenakan pajak tersebut.

Pembangunan Satu (PB1)

Hanya restoran yang sudah mencapai bruto tertentu yang dikenakan. Restoran yang sudah dikenakan PB1 ini pun tidak perlu lagi dikenakan PPN. PB1 ini merupakan pajak yang dikenakan atas sajian yang diberikan. Maka biasanya dibebankan kepada konsumen yang menerima sajian dan servis dari sebuah restoran.

Service Charge

Selain PB1, ada pajak lain yang dipungut oleh pihak restoran yaitu pemungutan layanan (service charge). Uang service ini merupakan tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan. Uang service ini akan menjadi milik dan bagian pendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk sebagai komponen upah.

Biasanya tarif service charge yang diberikan itu sebesar 5%, namun tergantung dari pihak perusahaan akan mengenakan berapa persen tarif untuk jasa pelayanannya. Untuk tarif jasa pelayanan ini maksimal 10% atas layanannya yang diberikan.

Service Charge

Jadi konsumen akan dibebankan 3 jenis biaya tambahan dari total pembeliannya. Ketiganya adalah biaya untuk service, tambahan biaya untuk PB1, dan bahkan kita turut membayar 10% dari service tersebut ke dalam total PB1.

Service charge ialah salah satu dasar pengenaan Pajak Daerah, baik itu pajak restoran maupun pajak hiburan (Lihat juga Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 92 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Online System Atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir). Maka, bila suatu pelayanan dikenakan service charge, pada tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan service charge akan terlebih dahulu ditambahkan pada total tagihan, sebelum akhirnya dikenakan pajak restoran ataupun pajak hiburan.

Cara Menghitung Pajak Restoran

Pelayanan pada restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi pada tempat pelayanan maupun tempat lain. Besarnya tarif pemungutan pajak telah diatur dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah sebesar 10%. Ini yang disebut dengan PB1 seperti penjelasan diatas.

Jadi tarif pajak yang dikenakan adalah dengan cara mengalikan nominal pembayaran yang ditetapkan dan yang seharusnya diterima oleh restoran dengan 10%.

Berikut adalah cara menghitung pajak restoran:

Misalkan harga makanan/minuman Rp 100.000; restoran menentukan service charge sebesar 5% dan Pemerintah menetapkan PB1 sebesar 10%. Berapakah rupiah yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Rupiah Service Charge = % Service Charge x Harga Makanan/Minuman

Rupiah Service Charge = 5% x Rp 100.000 = Rp 5.000

PB1 = % PB1 x (Harga Makanan/Minuman + Rupiah Service Charge)

PB1 = 10% x ( Rp 100.000 + Rp 5.000) =  Rp 10.500

Total yang harus dibayar konsumen = Rp 100.000 + Rp 10.500 = Rp 110.500

Dengan mengetahui cara menghitung pajak restoran, maka Anda harus mempertimbangkan dalam menentukan harga jual menu makanan Anda. Karena, tidaklah elok, jika konsumen Anda harus membayar nominal yang tak lazim. Sebagai contoh, tidaklah lazim jika, konsumen Anda harus membyara sebesar Rp 112.345.

Penutup Pajak Restoran

Dengan mengetahui jenis-jenis pajak yang akan dikenakan pada bisnis restoran maka Anda mengetahui kewajiban-kewajiban finansial. Hal ini baik untuk perencanaan dan operasional bisnis Anda. Selain itu, Anda wajib mengintegrasikan hal ini dalam merancang pendapatan dan pengeluaran cost restoran. Anda juga harus mempertimbangkan pajak-pajak ini pada harga makanan yang akan dikenakan pada konsumen.

Demikian uraian kami tentang “2 Jenis Pajak Restoran Yang Wajib Dimengerti Dan Cara Menghitungnya”, di website DeddyNurfaqih.com – Panduan Usaha Rumah Makan dan Restoran.

Semoga Bermanfaat.

Jangan Lupa!!! Silahkan subscribe GRATIS, agar kami dapat membantu untuk mengembangkan usaha kuliner dan sukses dibidang ini dengan informasi, tips, trik, ebook dan software-software gratis.

DOWNLOAD GRATIS SEKARANG JUGA!!!!

Aplikasi Perhitungan Modal Usaha Rumah Makan

Software ini merupakan aplikasi excel yang berisi:

  1. Perhitungan Biaya Modal Awal;
  2. Perhitungan Biaya Operasional;
  3. Perhitungan Perkiraan Pendapatan, dan
  4. Perhitungan Indikator Kelayakan Keekonomian, seperti (Durasi Balik Modal atau BEP; Berapa Keuntungan; dan Tingkat Pengembalian Investasi)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top

DOWNLOAD GRATIS SEKARANG JUGA!!!

Dengan Software Aplikasi MS Excel ini, Anda dapat menghitung:

  1. Biaya Modal Awal Usaha Rumah Makan;
  2. Biaya Operasional Usaha Rumah Makan;
  3. Perkiraan Revenue Usaha Rumah Makan;
  4. Indikator Kelayakan Usaha Rumah Makan spt BEP/BCR/IRR
error: Alert: Content is protected !!