7 Jenis Izin Usaha Restoran Yang Wajib Anda Kantongi [Uraian Terlengkap]

Setelah Anda memiliki konsep, langkah nyata pertama Anda memulai bisnis restoran adalah mengajukan perizinan. Berikut kami uraikan dengan secara lengkap 7 Jenis Izin Usaha Restoran Yang Wajib Anda Kantongi untuk memulai usaha rumah makan Anda.

Izin Usaha Restoran

Pengantar Jenis Izin Usaha Restoran

Usaha restoran merupakan salah satu jenis bisnis yang mencakup layanan jasa pangan. Dimana ruang lingkup kegiatannya adalah menyediakan pelayanan makanan dan minuman yang sudah melalui proses pengolahan sehingga bisa disajikan secara langsung di tempat usahanya.

Usaha bidang kuliner ini dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu usaha restoran, usaha rumah makan, usaha bar atau kafe dan usaha jasa makanan dan minuman.

Usaha rumah makan merupakan setiap tempat kegiatan usaha komersial yang pada dasarnya hanya menyediakan hidangan serta minuman dengan berbagai fasilitas untuk umum.

Sementara kafe atau bar merupakan tempat usaha komersial yang dalam kegiatannya mencakup layanan menghidangkan makanan sekaligus minuman keras serta minuman lainnya secara umum.

Bagian selanjutnya dijelaskan definisi dari masing-masing jenis usaha layanan jasa pangan menurut regulasi.

Baca Juga:

30 Daftar Peralatan Rumah Makan Yang Wajib Tersedia
8 Panduan Lengkap Menulis Proposal Bisnis Plan Restoran (+ Contoh)
11 Tahapan Cara Memulai Bisnis Rumah Makan [Ikuti Untuk Sukses!]

Definisi Berdasarkan Izin Usaha Restoran, Kafe, Rumah Makan dan Jasa Makanan & Minuman

Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

Perbedaan Usaha Restoran dan Rumah Makan

Meskipun dalam semua artikel-artikel kami, istilah restoran dan rumah makan saling menggantikan namun secara legal ada perbedaan mendasar antara istilah usaha rumah makan dan usaha restoran seperti defines diatas. Berikut kami garis bawahi kembali perbedaannya antara keduanya:

Perbedaan antara restoran dan rumah makan adalah, restoran melakukan kegiatan pembuatan, sedangkan rumah makan tidak melakukan kegiatan pembuatan

Mengapa Perlu Izin Usaha Restoran

Sama seperti jenis usaha lainnya, bisnis kuliner ini tetap membutuhkan perizinan dari instansi terkait agar selama pengoperasiannya tidak mengalami masalah dan hambatan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis ini adalah memiliki badan usaha. Jika sudah memiliki badan usaha, maka langkah selanjutnya adalah mengurus perizinan.

Dalam bisnis apapun, pengurusan izin terkait dengan bisnis yang dijalani memang menawarkan banyak sekali manfaat. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin memulai bisnis ini sudah sepatutnya memahami proses perizinan terkait dengan bisnis kuliner yang akan dijalani untuk meminimalisir hambatan ataupun gangguan yang pada dasarnya tidak perlu.

Pada prinsipnya, proses perizinan dalam bisnis kuliner terutama pendirian restoran atau kafe mencakup kenyamanan, keamanan, dan juga legalitas yang diberikan oleh pemerintah.

Dewasa ini masih banyak usaha restoran yang belum bahkan tidak memiliki izin usaha. Hal itu disebabkan karena banyak sekali masyarakat yang masih menganggap sepele tentang masalah perizinan ini, padahal perizinan merupakan suatu komponen yang sangat penting saat akan membuka suatu usaha.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita memerlukan izin usaha restoran:

  • Sebagai sarana perlindungan hukum. Dengan memiliki ijin maka usaha Anda tercatat secara legal oleh pemerintah sehingga dapat terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP atau instansi lain. Dengan begitu Anda akan merasa nyaman dan aman dalam membuka usaha.
  • Sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha. Dalam meningkatkan usaha yang anda miliki, tidak terlepas dari tambahan atau dibutuhkan suntikan modal dari perbankan. Nah Sebagai syarat pengajuan kredit modal usaha disyaratkan memiliki ijin usaha.
  • Sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang. Untuk beberapa jenis usaha termasuk usaha kuliner, kegiatannya berkaitan erat dengan tender suatu proyek. Baik tender pada instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta. Dalam tender, mensyaratkan bahwa para peminat tender harus memiliki bukti legalitas. Oleh karenanya kepemilikan ijin usaha yang merupakan bukti legalitas menjadi sangat penting bagi para pengusaha

Jenis-Jenis Izin Usaha Restoran

Setidaknya ada 7 jenis izin usaha restoran atau usaha rumah makan yang mungkin wajib Anda kantongi. Izin ini tergantung kepada jenis usaha dan wilayah domisili Anda. Ketujuh izin ini berikut bukanlah, urutan izin yang harus didapatkan terlebih dahulu. Ada beberapa izin yang dapat diajukan secara parallel namun beberapa izin mensyaratkan izin yang lain terlebih dahulu. Jadi Anda harus mencermati, izin-izin mana yang harus diajukan terlebih dahulu:

Berikut adalah 7 jenis izin usaha restoran yang sebaiknya Anda kantongi:

1.Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Dalam mendirikan usaha restoran yang diperlukan ialah izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Ketentuan mengenai perizinan usaha restoran ini sendiri diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

TDUP untuk usaha restoran sendiri dikeluarkan oleh kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kecamatan sesuai dengan domisili usaha restoran yang akan dijalankan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP tentang OSS). Peraturan ini berlaku sejak Agustus tahun 2018 lalu.  Setelah PP tentang OSS berlaku sudah ada beberapa peraturan pelaksana di sejumlah sektor usaha.

Peraturan turunan ini memperjelas proses pengajuan dan izin usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor tersebut. Contohnya, untuk kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata, acuan pengajuan izin usahanya adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (“Permenpar No.10/2018”).

Jadi bagaimana cara mengajukan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ini baik melaui PTSP atau OSS akan dibahas lebih lanjut dibagian terakhir artikel ini.

2.Izin Badan Usaha – Izin Usaha Restoran

Izin pertama yang perlu Anda urus adalah izin pendirian badan usaha yang menjadi paying usaha kuliner Anda.

Bentuk badan usahanya bisa Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennotschaap (CV). Dari bentuk dan dasar hukumnya PT merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang pendiriannya harus sesuai dengan peraturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara CV bukan usaha berbadan hukum karena tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya. Pada umumnya, CV banyak dipilih untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Izin Badan Usaha - Izin Usaha Restoran

Untuk mengajukan izin ini ada persyaratan yang diberikan antara lain identitas diri, akta notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

  • Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan di mana tempat usaha Anda berada. Dokumen ini dibuat untuk mengurus berbagai dokumen terkait pendirian sebuah badan usaha, sperti SIUP, TDP, NPWP dan lainnya.
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajkan yang dipergunakan sebagai tanda pengnal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3.Izin Usaha Dagang

Bila kita ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan, izin usaha satu ini perlu kita kantongi. Di mana bertujuan untuk mendaftarkan kegiatan usaha dan mendapatkan izin menjalankan bisnis perdagangannya.

Izin SIUP ini harus dipenuhi oleh setiap usaha yang bergerak disektor tersebut, baik dalam skala besar ataupun kecil. Untuk mengurusnya, Anda bisa datang langung ke Kantor Dinas Perdagangan atau Kantor Pelayanan Perizinan setempat.

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam membuat SIUP, namun sebelumnya siapkan segala dokumen administrasinya, Anda tinggal mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

  • Ambil Formulir Pendaftaran. Pemilik usaha bisa langsung saja mendatangi Kantor Dinas Perdagangan atau Kantor Pelayanan Perizinan setempat untuk mengambil formulir pendaftaran SIUP. Jika pemilik usaha berhalangan hadir, maka Anda bisa menyuruh orang yang telah diberikan surat kuasa. Cukup lampirkan surat kuasa yang sudah dilengkapi dengan materai cukup yang telah ditandatangani.
  • Isi dan Tandatangani Formulir Pendaftaran. Setelah mendapatkan formulir pendaftaran, langsung saja isi dengan informasi yang lengkap dan benar. Jangan lupa untuk menandatangani formulir tersebut di atas materai Rp6 ribu. Formulir pendaftaran ini hanya dapat ditandatangani oleh pemilik/Direktur Utama/ penanggung jawab perusahaan.
  • Setelah semuanya dilakukan, selanjutnya fotokopi formulir tersebut sebanyak 2 lembar dan gabungkan bersama syarat administrasi yang telah disiapkan. Lampirkan juga surat bermaterai khusus jika Anda menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurus pembuatan SIUP untuk perusahaan.
  • Bayar Biaya Pembuatan SIUP. Selanjutnya, Anda tinggal melakukan pembayaran biaya pembuatan SIUP. Untuk biaya dan tempat pembayarannya sendiri, setiap kota atau kabupaten memiliki aturan masing-masing yang telah diatur oleh Peraturan Daerah setiap wilayah.
  • Ambil SIUP. Setelah mengikuti semua cara membuat SIUP di atas, Anda tinggal menunggu hingga surat izin selesai dibuat. Biasanya, surat izin ini bisa diterima kurang lebih 2 minggu dari waktu permohonan. Setelah SIUP selesai dibuat, petugas Kantor Dinas Perdagangan akan memberitahukan bahwa SIUP perusahaan sudah selesai dan siap diambil di tempat Anda mengurusnya.

 4.Izin HO – Izin Usaha Restoran

Peluang bisnis kuliner memang menjanjikan makanya banyak pengusaha coba peruntungan membuka tempat makan, seperti restoran, kedai atau café. Namun untuk mendirikannya Anda perlu mengurus izin Hinder Ordonantie (HO).

Izin ini diberikan ke personal atau badan usaha yang menjalankan tempat usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan ganguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengurusnya Anda bisa datangi kelurahan setempat.

Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahkan pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan rumus untuk nenentukan besar biaya retribusi ini. Misalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2012, yang secara rinci mengatur besar retribusi untuk izin ini.

Izin HO - Izin Usaha Restoran

Secara matematis, besar retribusi adalah luas ruang usaha dikali indeks lokasi dikali indeks gangguan dikali retribusi per meter.

Indeks lokasi Izin Usaha Restoran – Izin HO:

Indeks lokasi masih dibagi lagi.

Berikut adalah indeks lokasi menurut lokasi jalannya:

  • jalan negara-, 5;
  • jalan provinsi, 4;
  • jalan kabupaten, 3,
  • jalan desa, 2.

Berikut adalah indeks lokasi menurut intensitas gangguan:

  • tinggi, 5;
  • sedang, 4;
  • kecil, 2.

Hasil perkalian antara luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan dan tarif per meter- itulah total retribusi yang harus Anda bayar kepada pemerintah daerah.

Izin gangguan ini bisa ‘mengganggu Anda’, khususnya bagi Anda pemilik usaha kecil atau pemula.

Namun demikian, Anda harus ‘tunduk’ kepada peraturan daerah ini kalau usaha Anda mau beroperasi secara legal.

Retribusi Izin ini bukan tanpa tujuan. Retribusi ini merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha Anda sebagai pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dokumen persyaratan Izin HO

Berikut adalah persyaratan untuk mengajukan izin gangguan (HO):

  • Fotocopy KTP Pemilik Usaha/Penanggungjawab/Direktur;
  • Fotocopy NPWP Badan Usaha;
  • Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi Usaha yang Berbadan Hukum;
  • Fotocopy Akta Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Kontrak dan/atau Bangunan;
  • Hasil Kajian dan Analisa Potensi Gangguan yang Dikeluarkan SKPD (khusus untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern);
  • Surat Rekomendasi dari instansi Terkait (untuk Menara Telekomunikasi);
  • Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
  • Surat Kuasa bagi yang Mengusahakan Proses Permohonan Pernerbitan Izin kepada Pihak lain;
  • Surat Persetujuan Tetangga;
  • Surat Keterangan Domisili Usaha; dan
  • Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir

 5.Izin PIRT

Bila ingin membuat produk makanan home industry Anda perlu memiliki izin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan setempat. Ini merupakan izin yang diperlukan bagi Anda yang menyajikan produk makanan dan minuman yang bisa tahan lama di atas 7 hari.

Persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mengurus surat izin ini, antara lain:

  • KTP;
  • pas foto 3×4 sebanyak dua lembar;
  • surat keterangan domisili usaha dari kecamatan;
  • surat keterangan puskemas atau dokter;
  • denah lokasi dan denah bangunan;
  • rincian modal usaha dari kelurahan setempat;
  • surat keterangan usaha dari kelurahan setempat;
  • contoh draft label/kemasan, sampel pangan; dan
  • surat kepemilikan jika berbentuk badan usaha berupa CV/PT.

6.Izin BPOM – Izin Usaha Restoran

Izin BPOM adalah surat izin yang dikeluarkan oleh badan pengawas obat dan makanan guna melindungi masyarakat terhadap bahaya konsumsi suatu produk yang dikemas.

Hal ini sangat wajib dilakukan selain bisa mengetahui amankah produk Anda untuk dikonsumsi, dengan pemberian lebel dari BPOM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Anda. Untuk melakukan pendaftaran produk makanan tersebut bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Badan POM atau registrasi di website BPOM.

Izin BPOM - Izin Usaha Restoran

7.Sertifikat Halal

Label halal cukup penting dalam industri makanan dan minuman, apa lagi untuk negara yang mayoritas adalah beragama muslim, seperti Indonesia. Izin ini bisa diurus oleh pelaku usaha di kantor Majelis Ulama Indonesia.

Namun untuk tahun 2019 sertifikasi ini diterbitkan oleh Kemenag (Kementrian Agama), melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan badan kepemerintahan yang mengurusi sertifikasi halal ini mulai didirikan pada tahun 2017 dan sudah diatur ke di dalam UU Nomor 33 tahun 214 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Namun sambil menunggu efektifitas lembaga tersebut, Anda dapat mengajukan permohonan sertifikat halal kepada LPPOM MUI.

Dengan berlakunya UU ini, maka bagi pelaku usaha kuliner atau produk pangan, izin edar yang wajib Anda miliki akan bertambah, karena selain wajib memiliki Izin Edar dari lembaga BPOM RI atau Dinas Kesehatan setempat (SPP-IRT), Anda juga harus memiliki izin edar berupa sertifikat halal ini.

Berikut adalah 8 tahapan penerbitan sertifikat halal melalui MUI:

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Sebelum mengajukan sertifikasi halal ini, Anda diharuskan memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, Anda juga harus mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Anda harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Anda harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Dengan sistem ini Anda dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal produk secara online tanpa batas waktu dan tempat.

4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.regs.e-lppommui.org. Anda harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Anda harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, Anda harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit.

Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke : [email protected].

6. Pelaksanaan audit

Audit dapat dilaksanakan apabila Anda sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

7. Melakukan monitoring pasca audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, Anda harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

8. Memperoleh sertifikat halal

Anda dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat Anda. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

Setelah memperoleh sertifikat halal, Anda wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada produk Anda. Atau bila Anda memiliki catering atau restoran, Anda wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada tempat yang mudah terlihat oleh calon konsumen, misalnya di pintu masuk atau di papan reklame/plang usaha Anda.

Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ini dapat diajukan melalui OSS dan PTSP. Pada bagian selanjutnya akan dibahas proses izin usaha restoran TDUP melalui OSS dan PTSP.

Proses Izin Usaha Usaha Restoran TDUP di OSS

Sementara itu dalam PP tentang OSS, proses pengajuan perizinan TDUP termasuk izin usaha restoran bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS.

Syarat utama pelaku usaha mendapatkan izin usaha TDUP restoran adalah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagaimana kita tahu, NIB juga berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanan, dan Pendaftaran ke BPJS.

Artinya pelaku usaha langsung mendapatkan TDP begitu mendapatkan NIB.

Berbeda dari proses pengajuan izin usaha TDUP restoran melalui PTSP di mana TDP diperoleh oleh pelaku usaha setelah mendapatkan TDUP.

Proses izin usaha restoran TDUP melaui OSS, Anda diawal sudah memiliki TDP, sementara pada proses melalui PTSP justru dokumen perizinan terakhir yang Anda dapatkan adalah TDP.

Perbedaan lainnya berdasarkan PP tentang OSS disebutkan bahwa sertifikasi merupakan bagian dari pemenuhan komitmen izin komersial dan/atau izin operasional.

Bagi pelaku usaha di bidang pariwisata, diperlukan sertifikasi usaha pariwisata. Untuk restoran, sertifikasi yang dimaksud adalah Sertifikat Laik Sehat (SLS).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tindaklanjut dari berlakunya PP tentang OSS, untuk usaha di bidang pariwisata terbitlah Permenpar No. 10 Tahun 2018. Di dalam peraturan menteri ini, proses pemenuhan komitmen izin operasional dan/atau izin komersial dibedakan tergantung besarnya usaha.

oss

Kewajiban Sertifikasi Usaha Pariwisata

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
  • Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
  • Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Izin usaha restoran, yang diatur di Permenpar No.10/2018 berbeda dengan proses yang diatur berdasarkan Pergub Usaha Pariwisata disebutkan bahwa pelaku usaha berkomitmen untuk mengurus SLS 3 hingga 12 bulan setelah TDUP diterbitkan PTSP.

Proses Izin Usaha Usaha Restoran TDUP di PTSP Jakarta

Pada proses sebelumnya, berdasarkan Permenpar 18/2016 tahapan pendaftaran usaha pariwisata dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di sana, pelaku usaha akan mendapatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha.

Dasar Hukum Izin Usaha Usaha Restoran TDUP di PTSP Jakarta

Berdasarkan Permenpar 18/2016 tersebut, Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Berdasarkan Pergub Usaha Pariwisata tersebut, pemohon TDUP untuk izin usaha restoran harus membuat surat pernyataan bahwa pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat (SLS) paling lama 3 bulan (meski ada beberapa daerah yang memberikan waktu hingga 12 bulan) sejak TDUP diterbitkan. Kemudian setelah TDUP terbit, maka pelaku usaha bidang pariwisata akan mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Jadi kalau belum ada SLS dan TDUP, maka restoran belum bisa mendapatkan TDP. Hal ini berakibat perusahaan kemungkinan besar belum bisa memiliki rekening atas nama perusahaan mengingat sejumlah bank masih menyaratkan dokumen legalitas lengkap mulai dari akta pendirian sampai TDP.

Meski Permenpar 18/2016 sudah dicabut, namun pencabutan aturan turunannya tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan Pergub DKI Jakarta 18/2016 atau Pergub Usaha Pariwisata masih berlaku untuk mengatur masalah pendaftaran pelaku usaha di bidang pariwisata dan menjadi dasar pengurusan di PTSP.

Berikut adalah dasar hukum lengkap tentang Proses Izin Usaha Usaha Restoran TDUP di PTSP Jakarta:

  • Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
  • Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan;
  • Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
  • Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  • Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  • Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

PTSP

Mekanisme Izin Usaha Usaha Restoran TDUP di PTSP Jakarta

Secara garis besar berikut adalah 4 tahapan pengeluaran izin usaha restoran TDUP di  Jakarta:

  1. permohonan pendaftaran;
  2. pemeriksaan berkas permohonan; dan
  3. penerbitan TDUP;

Secara detil berikut adalah elaborasi keempat tahapan tersebut:

  • Petugas akan menerima draft dokumen permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meneliti permohonan, serta memutuskan permohonan dapat diproses atau diperbaiki/revisi. Memberikan status proses “permohonan selesai dilakukan penelitian administratif”.
  • Selanjutnya petugas akan menerima, melakukan verifikasi draft dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), melakukan pemeriksaan / verifikasi lapangan. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan / atau Berita Acara Pemeriksaan Teknis (BAPT) bersama pemohon, serta merekomendasikan proses kepada Kepala
  • Setelahnya petugas akan menerima, melakukan verifikasi draft dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Kemudian memutuskan menandatangani atau melakukan revisi/menolak permohonan
  • Petugas akan mengecek penomoran dokumen izin, mencetak, memproses penandatanganan, memberi stempel, mengarsipkan, serta menyampaikan dokumen izin yang sudah di-ttd ke Front Office.
  • Petugas akan menerima dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang telah ditandatangani Kepala, serta memberikan status proses perizinan.
  • Selanjutnya Anda datang dengan membawa dokumen persyaratan dan pendukung lainnya. Petugas akan melakukan verifikasi dokumen pendukung/persyaratan. Untuk dokumen pendukung/persyaratan tidak sesuai/tidak memenuhi, izin tidak dapat diberikan kepada pemohon

Persyaratan Permohonan Pendaftaran Izin Usaha Usaha Restoran TDUP di PTSP Jakarta

Berikut adalah persyaratan-persyaran dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran izin usaha restoran TDUP:

  • Surat permohonan dan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
  • Identitas Pemohon/Penangung Jawab. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
  • Jika dikuasakan, Surat Kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
  • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)
  • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh : Kemenkunham, jika PT dan Yayasan; Kementrian , jika Koperasi; Pengadilan Negeri, jika CV
  • NPWP Perusahaan
  • Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel
  • IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha
  • SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (untuk usaha mikro/ kecil)
  • UUG/HO dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki UUG/HO, maka melampirkan UUG/HO kawasan/gedung (untuk usaha menengah dan besar)
  • Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL), dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan/gedung yang telah memiliki Izin Lingkungan, maka melampirkan Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) kawasan/gedung (untuk usaha menengah dan besar)
  • Checklist

Penutup Jenis Izin Usaha Restoran

Setelah Anda memiliki semua komponen-komponen tentang bagaimana konsep restoran atau rumah makan Anda. Langkah nyata selanjutnya adalah mengajukan perizinan yang wajib Anda miliki untuk usaha Anda. Mengajukan izin merupakan pekerjaan yang gampang-gampang susah karena kadang kita harus memiliki izin tertentu terlebih dahulu sebelum bisa mengajukan izin yang lain. Walaupun ada beberapa izin yang dapat diajukan secara paralel.

Demikian uraian kami tentang “7 Jenis Izin Usaha Restoran Yang Wajib Anda Kantongi [Uraian Terlengkap]”, di website DeddyNurfaqih.com – Panduan Usaha Rumah Makan dan Restoran.

Semoga Bermanfaat.

Jangan Lupa!!! Silahkan subscribe GRATIS, agar kami dapat membantu untuk mengembangkan usaha kuliner dan sukses dibidang ini dengan informasi, tips, trik, ebook dan software-software gratis.

DOWNLOAD GRATIS SEKARANG JUGA!!!!

Aplikasi Perhitungan Modal Usaha Rumah Makan

Software ini merupakan aplikasi excel yang berisi:

  1. Perhitungan Biaya Modal Awal;
  2. Perhitungan Biaya Operasional;
  3. Perhitungan Perkiraan Pendapatan, dan
  4. Perhitungan Indikator Kelayakan Keekonomian, seperti (Durasi Balik Modal atau BEP; Berapa Keuntungan; dan Tingkat Pengembalian Investasi)

Artikel Yang Berhubungan

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top

GRATIS!!! DOWNLOAD e-book-nya SEKARANG JUGA!!! " 8 Cara Bagaimana Sukses Memulai Usaha Rumah Makan"

Ebook 8 Bagaimana Cara Memeulai Usaha Rumah Makan mock up cover
Ebook 8 Bagaimana Cara Memeulai Usaha Rumah Makan mock up isi
error: Alert: Content is protected !!